ALUMNI ITB: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima DPP Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, di Kantor Presiden, Jumat (13/2/2009). (abror/presidensby.info)

Presiden Terima Himpunan Alumni IPB

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menerima Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) di Kantor Presiden, Jumat (13/2). Kedatangan HA IPB adalah untuk melaporkan hasil Munas Alumni dan minta arahan Presiden SBY tentang bagaimana membangun alumni kedepan.
“Presiden SBY tadi memberikan arahan agar alumni bisa membangun bangsa, memiliki SDM yang kuat, dan idealisme yang kuat. Itu menjadi agenda kami para alumni IPB. Bangsa ini membutuhkan semakin banyak SDM yang berpikir kepada penguatan intelektual dan penguatan masyarakat sipil,” kata Ketua Umum HA IPB Muhammad Said Didu.
SBY juga meminta HA IPB membangun lintas alumni perguruan tinggi untuk membangun hal tersebut, tanpa melupakan langkah-langkah praktis pelaksanaan pembangunan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. “Kami juga melaporkan bahwa kekuatan alumni IPB sekitar 84 ribu orang dan itu menyebar di seluruh profesi. Kita ingin menjadikan himpunan alumni sebagai rumah yang nyaman dan teduh bagi para alumni untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara,” tandasnya.
Dewan Pengurus Pusat HA IPB yang diterima Presiden SBY antara lain, Rektor IPB Herry Suhardiyanto, Ketua Majelis Amanat IPB Didiek J. Rachbini, Ketua Dewan Guru Besar IPB Endang Suhendang, dan Ketua Senak Akademik Dudung Darusman. Saat menerima tamunya Presiden SBY didampingi Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi. (Antara)

KEDATANGAN HILLARY CLINTON: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Cameron R. Hume (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/2/2009). Dalam kesempatan itu, keduanya membahas mengenai rencana kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton ke Jakarta pada 18-19 Februari mendatang. (Antara)

Dubes AS Bicarakan Kunjungan Hillary dengan Presiden

DUBES Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Cameron Hume, Jumat (13/2) menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membicarakan rencana kunjungan Menlu AS Hillary Clinton 19 Februari mendatang.
Juru bicara Presiden Dino Patti Djalal usai pertemuan di Kantor Presiden Jakarta mengatakan, kunjungan Hillary mendatang antara lain untuk membicarakan masalah pendidikan dan persoalan internasional termasuk soal Palestina.
“Saya kira yang penting itu adalah isu pendidikan. Kita ingin kalau memang ada hubungan yang strategis dengan AS, akan lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang belajar di sana dan bekerjasama di bidang Iptek,” kata Dino.
Selain itu, isu perdamaian dunia terutama soal Palestina juga akan menjadi tema pembicaraan antara Presiden Yudhoyono dengan Hillary 19 Februari mendatang. “Saya kira itu akan menjadi bagian dari pembicaraan Presiden nanti. Beberapa memang sekarang ada peluang perdamaian itu,” katanya.
Selain itu, menurut Dino, Cameron juga menjelaskan mengenai perhatian pemerintahan AS yang baru terhadap kawasan Asia terutama Indonesia.
“Kita lihat dalam kunjungan Menlu AS yang pertama justru dilakukan ke Asia dan yang unik juga kita lihat pola dan rutenya dari Jepang, Indonesia, Korsel dan China. Jadi kita bisa lihat ada sinyal-sinyal yang menunjukan begitu besar perhatian elit-elit AS terhadap Indonesia,” katanya. Presiden, lanjutnya berharap agar hubungan Indonesia dan AS dapat dijaga dengan baik dan terus dikembangkan. (Antara)

FORUM ACEH-NIAS: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersalaman dengan (dari kanan) Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, Kuntoro Mangkusubroto, Wagub Sumatera Utara Gatot Pujonugroho dan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf seusai membuka Konferensi Forum Koordinasi Aceh dan Nias ke-4 di Balai Sidang, Jakarta, Jumat (13/2/2009). (Antara)

Presiden: Sukseskan Terus Reintegrasi Masyarakat Aceh

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta proses reintegrasi masyarakat Aceh terus dijaga dan disukseskan untuk kemajuan pembangunan daerah itu.
“Proses reintegrasi paska konflik harus dikawal, dipelihara dan disukseskan. Saya percaya membangun kepercayaan perlu waktu. Masih saya lihat dan dengar saling curiga meski skalanya makin kecil, dan itu biasa terjadi dalam proses reintegrasi,” katanya usai sholat Jumat di Masjid Baiturrahim Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (13/2).
Menurut Yudhoyono , proses penyatuan kembali masyarakat Aceh hendaknya tetap berlanjut meski Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh akan mengakhir tugasnya pada April mendatang.
“Jangan sampai ini terganggu. Semua bertanggung jawab berhentinya konflik bersenjata, bertanggung jawab disepakatinya penghentian konflik, bertanggung jawab agar proses reintegrasi dan trust buliding berjalan baik. Bertanggung jawab pembangunan Aceh semakin baik ke depannya dan bertanggung jawab Aceh tetap dalam bingkai NKRI,” katanya.
Presiden juga mengulangi pesannya saat membuka Forum Koordinasi Aceh Nias IV di Balai Sidang Jakarta , Jumat pagi yang meminta agar proses pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias pasca selesainya tugas BRR harus terus memiliki akuntabilitas, transparansi dan menjunjung azas pemerintahan yang bersih.
Presiden meminta pemerintah daerah, sejumlah departemen dan badan yang terlibat dalam pembangunan di Aceh dan Nias agar melakukan koordinasi sehingga tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.
“Saya mengharapkan kaidah-kaidah dari tata pemerintahan yang baik seperti transparan, akuntabel dan bersih dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” kata Presiden.
Ia menambahkan, pola tanggap darurat dan proses rehabilitasi pasca bencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak saat terjadi bencana di Aceh maupun Nias akibat tsunami 26 Desember 2004 telah mendapat pengakuan secara internasional sebagai sebuah operasi kemanusiaan yang berhasil. “Ini diharapkan dijadikan model untuk mengatasi situasi darurat dan penanganan pasca bencana di berbagai daerah,” katanya. (Antara)

FOTO BERSAMA: Anak-anak Aceh foto bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai pembukaan Forum Koordinasi Aceh dan Nias ke-4 di Ruang Cendrawasih, JCC, Jumat (13/2/2009). (abror/presidensby.info)

Presiden: Petik Pelajaran dari Penanganan Aceh dan Nias

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak memetik pelajaran berharga dari penanganan gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Sumatera Utara 26 Desember 2004 , untuk dilaksanakan saat menangani bencana lainnya.
Dalam sambutannya saat membuka Forum Koordinasi Aceh Nias IV di Balai Sidang Jakarta , Jumat (13/2), Kepala Negara mengatakan di balik musibah yang telah merenggut begitu banyak korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur ada , sejumlah pemahaman didapat untuk kemudian dijadikan pelajaran.
“Kita dapat belajar tentang pengelolaan bencana. Selain itu juga kita bisa melihat persahabatan antar negara,” katanya. Tsunami di Aceh mengakibatkan sekitar 200.000 orang tewas.
Kepala Negara menambahkan setidaknya ada lima pelajaran lain yang dapat dipetik dari musibah tersebut antara lain dalam kondisi sulit semua pihak harus bersatu dan bergerak bersama serta mengesampingkan kepentingan masing-masing. “Dalam keadaan darurat, kita juga harus mampu bertindak cepat dan tepat,” tegasnya.
Hal lain yang dapat dipahami adalah, kata Presiden, bangsa Indonesia juga belajar untuk menyambut baik semua bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak untuk menyelamatkan korban bencana alam tersebut.
Demikian pula dengan pembelajaran mengenai pola-pola pembekalan ulang seperti sanitasi, air bersih, pengobatan dan juga penempatan pengungsi adalah pelajaran mahal yang didapat bangsa Indonesia.
“Satu hal lain yang penting adalah faktor kepemimpinan, dimana pemimpin dari semua tingkatan harus mau turun langsung dan memberikan arahan yang tepat,” kata Presiden.
Forum Koordinasi Aceh dan Nias berlangsung sejak 13 Februari hingga 14 Februari 2009 di Balai Sidang Jakarta . Kegiatan tersebut berbentuk pertemuan antara seluruh pemegang kepentingan dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh- Nias.
Selain pertemuan, juga berlangsung pameran yang menunjukkan perkembangan Aceh dan Nias selama masa rekonstruksi dan rehabilitasi sejak 2005 hingga 2009. Pertemuan itu diikuti oleh negara donor, LSM dan lembaga internasional dari 49 negara dan juga badan internasional sehingga total partisipan dalam kegiatan itu mencapai 500 orang .
Data dari BRR, akibat bencana gempa dan tsunami adalah 120.000 unit rumah hancur, 70.000 rumah rusak, 14 bandara rusak, 114 fasilitas kesehatan rusak dan 2.000 sekolah juga rusak.
Sejumlah 2.500 guru meninggal, 3.000 km jalan rusak, 120 unit jembatan rusak dan merusakkan 20.000 hektar tambak ikan, 60.000 hektar areal persawahan dan 1.052 bangunan pemerintah.
Pasca rekonstruksi sejumlah 133.903 unit rumah dibangun, 1.047 unit fasilitas kesehatan dibangun, 1.488 unit sekolah dibangun. Guru yang dilatih 39.438 orang, 3.585 km jalan dibangun dan 273 unit jembatan. Sejumlah 12 unit bandara dan 20 unit pelabuhan dibangun, juga 3.193 unit tempat ibadah dan 987 unit bangunan pemerintah dibangun. (Antara)

Presiden: Transparansi di Aceh dan Nias Harus Berlanjut

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, proses pembangunan di Nangroe Aceh Darussalam dan Nias pasca selesainya tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) harus terus memiliki akuntabilitas, transparansi dan menjunjung asas pemerintahan yang bersih.
Dalam sambutannya saat membuka Forum Koordinasi Aceh Nias IV di Jakarta Convention Hall, Jumat (13/2), Kepala Negara meminta agar pemerintah daerah, sejumlah departemen dan badan yang terlibat dalam pembangunan di Aceh dan Nias melakukan koordinasi sehingga tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.
“Saya mengharapkan kaidah-kaidah dari tata pemerintahan yang baik seperti transparan, akuntabel dan bersih dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” tegas Presiden Yudhoyono.
Ia menambahkan, pola tanggap darurat dan proses rehabilitasi pasca bencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak saat terjadi bencana di Aceh maupun Nias telah mendapat pengakuan secara internasional sebagai sebuah operasi kemanusiaan yang berhasil.
“Ini diharapkan dijadikan model untuk mengatasi situasi darurat dan penanganan pasca bencana di berbagai daerah,” katanya.
Kepala Negara menyatakan puas dan memberikan penghargaan yang tinggi pada semua pihak yang dalam empat tahun terakhir ini memberikan bantuan dan membangun kembali Aceh dan Nias.
“Saya mengajak semua pihak untuk memberikan tanggapan yang konstruktif atas capaian ini. Berikan pemikiran dan masukan yang positif bagi pembangunan di sana pasca berakhirnya tugas BRR,” kata Yudhoyono.
Presiden menyatakan penyelenggaraan forum koordinasi tersebut memiliki sejumlah makna antara lain sebagai sarana pengakuan dan pemaparan pencapaian proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh. Selain itu forum ini juga dapat merumuskan pelajaran apa saja yang dapat dipetik dari pelaksanaan program tersebut.
“Dan yang ketiga dan tak kalah pentinya adalah bahwa forum ini sangat strategis karena dapat dilakukan koordinasi pembangunan di Aceh Nias pasca berakhirnya tugas BRR,” tegasnya.
Presiden juga mengatakan telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang isinya selain menyatakan bahwa masa tugas BRR usai juga yang lebih penting adalah untuk sinkronisasi rencana pembangunan berlanjut maka pemerintah akan membentuk Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh. (Antara)

PUKUL GONG: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memukul gong untuk membuka Forum Koordinasi Aceh dan Nias ke-4 di Ruang Cendrawasih, JCC, Jumat (13/2/2009). (abror/presidensby.info)

Presiden Buka Forum Koordinasi Aceh dan Nias

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (13/2) pagi, membuka konferensi forum koordinasi Aceh dan Nias di Jakarta Convention Centre. Forum koordinasi Aceh dan Nias IV ini merupakan puncak dari tiga pertemuan serupa tiga tahun berturut-turut. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya akuntabilitas rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh serta Nias pasca gempa bumi dan tsunami akhir 2004 lalu. Pada 16 April 2009 mendatang mandat dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh akan berakhir..
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, dalam forum tersebut akan dilaporkan seluruh kemajuan yang sudah dicapai dan upaya apa yang disiapkan untuk mendukung Aceh-Nias memasuki tahap pembangunan yang berkesinambungan.
“Dapat kami laporkan bahwa dari seluruh dana yang dijanjikan sejumlah 7,2 miliar dolar AS termasuk dari pemerintah Indonesia sebesar 2,1 miliar dolar AS, 93 persen di antaranya atau 6,7 miliar dolar AS sudah masuk ke Aceh dan Nias dalam bentuk dana komitmen yang sebagian besar di antaranya bahkan merupakan nilai proyek yang sudah selesai,” katanya.
Kuntoro memaparkan, pasca bencana tersebut saat ini 134.000 unit rumah sudah terbangun, 3.6000 kilometer jalan sudah terbangun. Di bidang ekonomi panen raya sudah bisa terlaksana di Bireun, 15 bulan usai Tsunami. Di bidang pendidikan lebih dari 1.400 bangunan sekolah dan pelatihan yang menjangkau 40.000 guru.
Hal yang dipetik dari proses pembelajaran dalam penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias, kata Kuntoro, antara lain diperlukannya pola pikir situasi krisis untuk menjaga semangat keterdesakan sehingga penanganan dapat efektif.
Hal yang kedua adalah tekad untuk selalu membangun dengan lebih baik dari sebelumnya dan yang ketiga adalah pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas.
Data dari BRR, akibat bencana gempa dan tsunami adalah 120.000 unit rumah hancur, 70.000 rumah rusak, 14 bandara rusak, 114 fasilitas kesehatan rusak dan 2.000 sekolah juga rusak.
Sejumlah 2.500 guru meninggal, 3.000 km jalan rusak, 120 unit jembatan rusak dan merusakkan 20.000 hektar tambak ikan, 60.000 hektar areal persawahan dan 1.052 bangunan pemerintah.
Pasca rekonstruksi sejumlah 133.903 unit rumah dibangun, 1.047 unit fasilitas kesehatan dibangun, 1.488 unit sekolah dibangun. Guru yang dilatih 39.438 orang, 3.585 km jalan dibangun dan 273 unit jembatan. Sejumlah 12 unit bandara dan 20 unit pelabuhan dibangun, juga 3.193 unit tempat ibadah dan 987 unit bangunan pemerintah dibangun. (Antara)

Presiden: Direksi Pertamina Harus Belajar dari Pengalaman

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajaran direksi Pertamina untuk belajar dari sejumlah masalah dan pengalaman yang terjadi khususnya yang terkait dengan tanggung jawab Pertamina dalam pengelolaan energi di dalam negeri sehingga lebih responsif bila dihadapkan dalam masalah serupa di masa yang akan datang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan paparan dari Direksi Pertamina mengenai evaluasi kinerja dan rencana kerja BUMN tersebut selama 2009 di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Kamis (12/2).
“Saya minta jajaran Pertamina mengambil pelajaran dari tahun-tahun terakhir ini. Responsif dan cekatan bila menyelesaikan masalah yang terkait tugas Pertamina,” kata Presiden dalam keterangan pers didampingi oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan jajaran direksi lainnya serta sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu.
Presiden Yudhoyono menjelaskan pemerintah menginginkan Pertamina bukan saja menjadi institusi yang bebas dari korupsi dan akuntabel serta profesional namun juga memiliki sifat yang responsif dan cekatan dalam menyelesaikan sejumlah masalah antara lain distribusi BBM sehingga tujuan BUMN itu untuk menjadi perusahaan kelas dunia dapat terwujud.
“Saya sampaikan juga dalam pertemuan hari ini, kita ingin Pertamina betul-betul menjadi perusahaan yang baik, bukan hanya tidak korupsi tapi berkemampuan dan responsif. Itu baru separuh, selebihnya reformasi Pertamina bisa membuat perusahaan ini terus berkembang bisnisnya sehingga bisa mewujudkan keinginan menjadi lokomotif terdepan dalam kontribusi ekonomi,” kata Kepala Negara.
Proses transformasi Pertamina yang mulai dilaksanakan sejak 2006, dalam pandangan Presiden, memasuki awal 2009 ini sudah mulai menunjukkan hasilnya baik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun efisiensi dalam distribusi dan produksi serta pencapaian target produksi.
Namun Presiden menegaskan untuk distribusi masih ditemukan adanya sejumlah permasalahan khususnya untuk distribusi minyak tanah di sejumlah daerah. Menghadapi hal ini Kepala Negara meminta agar Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga BPH Migas sebagai badan pengawas.
“Atas hal ini saya minta ada permasalahan yang harus ditata dengan serius karena melibatkan baik Pertamina, maupun pemerintah daerah sekaligus BPH migas sebagai badan pengawas,” tegasnya.
Sedangkan terkait persediaan BBM, atas laporan dari jajaran direksi Pertamina, Kepala Negara mengatakan stok BBM untuk solar, minyak tanah dan Elpiji cukup aman, namun premium ada sedikit masalah.
“Terkait premium ada kekurangan terkait dengan sasaran, tapi masih dalam batas aman, oleh karena itu saya dukung langkah Dirut agar semua stok betul-betul aman. Dalam iklim yang tidak menentu ini gelombang laut tinggi tidak selalu baik, distribusi harus dikelola dengan baik dan harus antisipatif Pertamina bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga cegah terjadinya keterlambatan distribusi BBM,” kata Yudhoyono. Untuk perkembangan konversi minyak tanah ke elpiji, Presiden menilai sudah berjalan dengan baik.
“Konversi minyak tanah ke elpiji, progres baik, saya berharap betul-betul dituntaskan sehingga menghemat subsidi bagi minyak tanah, dihitung tadi bisa mencapai Rp22 triliun penghematan per tahun bila konversi tuntas bisa dilakukan,” katanya.
Dalam kunjungan kerja tersebut Presiden didampingi oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Radjasa, Mendag Mari Elka Pangestu, Menhub Jusman Syafii Djamal, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi dan Seskab Sudi Silalahi. (Antara)

PASOKAN BBM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu dan jajaran Komisaris serta Direksi PT Pertamina (Persero) memberikan keterangan pers sesuai melakukan pertemuan di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (12/2/2009). Dalam kunjungan kerja ke perusahaan minyak milik negara tersebut, Presiden ingin memastikan Pertamina bisa mengamankan pasokan dan distribusi BBM ke seluruh masyarakat serta mendengarkan rencana kerjanya sepanjang 2009 mendatang. (Antara)

Presiden: Tidak Ada Permainan Politik Penentuan Harga BBM

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak ada permainan politik saat menentukan harga jual bahan bakar minyak bersubsidi. “Kita tidak playing politic, tapi betul-betul memperhitungkan bagaimana stabilitas harga. Sekali keluarkan kebijakan ya tetap stabil, pemerintah betul-betul memantau dan ikuti pergerakan harga (minyak mentah dunia) saat melakukan penyesuaian,” kata Presiden dalam keterangan pers saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Pertamina di Jakarta, Kamis (12/2).
Kepala Negara menjelaskan mengapa premium diturunkan secara bertahap tiga kali adalah karena melihat perkembangan harga di pasar. Sekarang ini pemerintah belum dapat menentukan apakah akan turun lagi atau stabil, karena butuh pemantauan.
“Bila memang harus disesuaikan ya kita sesuaikan, setiap hari kita lihat perkembangan harga crude (minyak mentah) dan BBM. Dengan kebijakan yang sekarang ini harga premium, minyak tanah dan solar, pemerintah masih mengeluarkan subsidi yang tidak sedikit hingga kini kami melihat harga yang berlaku saat ini masih tepat,” kata Presiden Yudhoyono.
Pemerintah pada 6 November 2008 memutuskan untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dari Rp6.000 menjadi Rp5.500. Kemudian pada 14 Desember 2008, harga jual premium kembali diturunkan dari Rp.5.500 menjadi Rp5.000 dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp4.800 mulai 15 Desemberi 2008. Selanjutnya mulai 15 Januari 2009, pemerintah menetapkan harga jual premium turun dari Rp5.000 menjadi Rp4.500 sementara solar dari Rp4.800 menjadi Rp4.500.
Dalam kunjungan kerja tersebut Presiden didampingi oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Radjasa, Mendag Mari Elka Pangestu, Menhub Jusman Syafii Djamal, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi dan Seskab Sudi Silalahi. (Antara)

MENERIMA MENLU THAILAND: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Menlu Thailand, Kasit Piromya, di Kantor Presiden, Rabu (11/2/2009). (abror/presidensby.info)

Presiden Bertemu Menlu Thailand

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal, hari Rabu (11/2) menerima Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya, di Kantor Presiden.
Dalam pertemuan, Menlu Thailand menyampaikan terimakasihnya kepada Presiden SBY karena telah menerima undangan untuk menghadiri KTT ASEAN yang akan diselenggarakan tanggal 27 Februari s/d 1 Maret 2009. Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal mengatakan, Presiden SBY sudah dipastikan akan datang untuk menghadiri KTT ASEAN.
Selain itu, dalam pertemuan juga dibahas upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia – Thailand, mengingat kedua negara sahabat akan merayakan hubungan diplomatik yang ke 60 tahun. “Kami akan terus menjalin hubungan di segala aspek termasuk ekonomi, pendidikan dan budaya, investasi, politik dan keamanan,” ujar Kasit Piromya. Pemerintah Thailand menyampaikan terima kasih atas tawaran Indonesia untuk menyediakan bantuan dan saran untuk menyelesaikan masalah di Thailand Selatan, katanya.
Selain itu juga dibahas beragam kemungkinan kerja sama untuk mensukseskan Piagam ASEAN yang baru. “Utamanya keinginan dan niat tulus yang akan menjadikan ASEAN menjadi sebuah komunitas,” kata Menlu Thailand. “Kepemimpinan dan dukungan serta rekomendasi dari Indonesia sebagai negara demokratis, diperlukan untuk memajukan ASEAN. Tidak hanya kemajuan sosial di bidang ekonomi, tapi juga dalam pengembangan penegakan hukum, tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai hak asasi manusia, dimana Indonesia telah berhasil mentransformasikan diri dan memimpin sebagian negara- negara ASEAN dalam hal ini,” paparnya.
Pihak Indonesia dan Thailand juga mendiskusikan kemungkinan untuk meningkatkan kerja sama untuk mengatasi kriminalitas. “tindakan kriminal yang terjadi di perbatasan seperti pembajakan, perdagangan manusia melalui jalur laut, penyelundupan,” paparnya.
Pekan depan, menurut Menlu Thailand, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva akan melakukan kunjungan kerja pertama kalinya, ke Indonesia. “Presiden akan senang hati menerima kunjungan PM Thailand yang baru, Abhisit pada tanggal 20 Februari 2009,” kata Dino Patti Djalal menanggapi penjelasan Menlu Thailand tersebut. (presidensby.info)