Archive for January 2009
Puji Prestasi Polisi, SBY Datangi Pabrik Sabu
DIGEREBEGNYA pabrik sabu-sabu berkedok warnet di Komplek Taman Mutiara Palem, Jakarta Barat oleh polisi Kamis (29/1) lalu, mengundang perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk mengapresiasi prestasi Polri, SBY pun meninjau TKP, Jumat (30/1) sore.
Warnet Dush Net sudah dikelilingi police line warna kuning ketika SBY didampingi Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan beberapa menteri tiba di lokasi tepat pukul 17.00 WIB. Para menteri yang ikut rombongan Presiden antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendagri Mardiyanto, Kepala BIN Syamsir Siregar dan Jubir Presiden Andi A. Mallarangeng.
Dengan menggunakan masker karena aroma bahan kimia yang masih menyengat, SBY dan rombongan langsung naik ke lantai tiga, di mana polisi menemukan 75 Kg sabu senilai Rp120 miliar, dan menangkap 6 orang tersangka. Sambil memeriksa lokasi, SBY mendengarkan penjelasan Kapolri mengenai kronologi penggerebekan.
Usai meninjau TKP di lantai tiga, SBY dan rombongan segera turun ke lantai dasar. Di depan warnet atau ruko, disaksikan ratusan warga yang ingin menyaksikan kunjungan mendadak itu, SBY menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran kepolisian, Kabareskrim dan Polda Metro Jaya atas keberhasilan membongkar kejahatan ini. “Hukum harus ditegakkan,” kata Presiden.
SBY mengatakan dirinya tidak ingin melihat generasi muda bangsa dihancurkan oleh narkoba. “Oleh karena itu negara, pemerintah, kepolisian, semua aparat penegak hukum akan terus melaksanakan pemberantasan kejahatan narkoba,” tambahnya, disambut teriakan warga, “Hidup SBY! Hidup SBY! Hidup SBY!” Gerimis tak membuat SBY dan rombongan serta ratusan warga beranjak dari depan ruko.
Kepada seluruh warga Indonesia, Presiden berpesan untuk selalu waspada terhadap adanya keganjilan-keganjilan. “Jangan terkecoh. Sepertinya tempat ini tempat yang biasa, tapi ternyata digunakan untuk memproduksi obat terlarang. Mari kita teruskan pemberantasan kejahatan narkoba untuk bangsa dan masa depan kita. Saya minta kerja sama semua pihak untuk membantu kepolisian melakukan upaya pemberantasan narkoba ini,” kata Presiden. (presidensby.info)
Presiden: Bila Ingin Membangun Pemerintah yang Bersih, Seluruh Aparat Harus Bersih
APABILA kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, maka seluruh aparat yang tergabung di dalamnya haruslah bersih. “Kalau kita ingin bersih, mari bikin bersih diri kita sendiri, dan di atas segalanya, marilah kita membangun good governance. Pembersihan ini adalah long term process, dan harus terus dilakukan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat (30/1) siang pada peluncuran Program Quick Wins dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri, di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
“Dalam reformasi birokrasi ada falsafah, apabila kita punya rumah dan halaman, lebih baik kita bersihkan halaman rumah kita dengan menggunakan sapu. Tapi pilih sapu yang bersih. Bagaimana kita membersihkan kalau pembersihnya kotor? Disapu berkali-kali, terus menerus, tetap saja kotor,” kata Presiden. Presiden SBY berharap seluruh jajaran pemerintahan terus melakukan pembenahan diri agar pada akhirnya terjadi good governance.
Usai meresmikan Program Reformasi Polri, Presiden didampingi Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri meninjau gedung TNCC (Transnational Crime Coordination Center), di mana terdapat gedung Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS), Gedung Transnational Crime Coordination Center (TNCC), Ruang Monitoring Center, Ruang Data Bom Center dan Museum Data Bom. Ketika mengunjungi Gedung INAFIS, Presiden SBY mendapatkan kartu INAFIS, yaitu kartu identitas di mana profil dan sidik jari pemilik kartu tersebut disimpan di dalam database kepolisian.
Tampak hadir dalam acara ini antara lain Menko Polhukam Widodo A.S., Menkeu Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menkominfo M. Nuh, Jaksa Agung Hendarman Supandji , Panglima TNI Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar serta Jubir Presiden Andi A. Mallarangeng. (presidensby.info)
Presiden Resmikan Program Reformasi Birokrasi Polri
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (30/1) siang meresmikan Program Quick Wins dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menyebutkan, Quick Wins adalah program-program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2005 – 2009. Program-program tersebut antara lain Quick Response, Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKP, Transparansi Proses Sidik serta Transparansi Rekruitmen Personel. Quick Response adalah meningkatkan kecepatan polisi dalam merespon laporan dari masyakarat.
Menanggapi program-program yang diluncurkan Polri, Presiden SBY berharap Polri dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh. “Saya setuju kita harus sangat serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini. Polisi adalah abdi negara, juga abdi masyarakat. Masyarakat harus kita layani sebaik-baiknya. Pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Polri, diharapkan semakin cepat, murah, mudah dan akuntabel,” kata Presiden.
Presiden memuji penanganan-penanganan kejahatan yang telah dilakukan oleh Polri hingga saat ini. Namun, menurut SBY, masih ada prestasi Polri yang belum sepenuhnya berhasil, contohnya mengurangi street crimes, premanisme dan narkotika.
Tetapi, pada Kamis (29/1), Polri berhasil membongkar tempat pembuatan sabu-sabu di daerah Cengkareng. “Alhamdulillah saya mendapatkan good news, kepolisian bisa lagi melakukan operasi yang gemilang dengan ditemukannya tempat produksi sabu-sabu dalam jumlah yang besar,” kata SBY.
Dengan membaca Basmallah dan menekan tombol sirine, Presiden SBY meresmikan berjalannya program Reformasi Birokrasi Polri. Acara kemudian dilanjutkan dengan penayangan visualisasi program-program unggulan dalam rangka akselerasi Reformasi Birokrasi Polri. Usai Peresmian, Presiden didampingi Kapolri meninjau gedung TNCC (Transnational Crime Coordination Center), gedung Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS), gedung Transnational Crime Coordination Center (TNCC), ruang Monitoring Center, Ruang Data Bom Center dan Museum Data Bom.
Tampak hadir dalam rombongan antara lain Menko Polhukam Widodo A.S, Menkeu Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menkominfo M. Nuh, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar serta Jubir Presiden Andi A. Mallarangeng. (presidensby.info)
Presiden Minta Pers Kawal Proses Demokrasi
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan kalangan pers nasional terus mendukung upaya memajukan proses demokrasi yang terus dijalankan di negeri ini antara lain dengan membantu proses pemilu yang berlangsung tahun ini.
“Presiden minta tokoh pers mengawal proses pemilu yang sedang berlangsung dan membuatnya lebih maju lagi,” kata Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, yang menjelaskan isi pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh pers nasional di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (29/1)
Menurutnya, pers sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjaga proses demokrasi dengan membuat kualitas Pemilu pada tahun ini menjadi semakin baik.
“Pers bisa membantu proses pendidikan politik seperti dengan mensosialisasikan proses pemilu, misalnya tata cara pemilu, atau proses mencontreng dan sebagainya,” kata Andi mengutip presiden.
Andi mengatakan kalangan pers yang hadir menyambut baik ajakan Presiden tersebut, dan mengatakan hal itu telah dan akan terus dilakukan agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik dan memperkuat sendi-sendi demokrasi bangsa.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyatakan akan hadir dalam perayaan hari pers yang akan dilaksanakan pada 9 Februari mendatang di Stadion Tenis Tertutup Senayan yang mengambil tema ‘Kemerdekaan Pers untuk Rakyat’.
“Presiden memastikan akan hadir dalam perayaan itu,” kata wartawan senior LKBN Antara Asro Kamal Rokan yang hadir bersama Ketua PWI Margono, Ishadi SK dan Marah Sakti. (Antara)
Presiden: Pemilu Tidak Boleh Jadi Beban
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, sebagai sebuah regularitas demokrasi yang pasti terjadi setiap lima tahun sekali, Pemilu seharusnya tidak boleh menjadi beban. Pada acara pengarahan kepada peserta rapat pimpinan TNI dan rapat koordinasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1), Presiden mengatakan Pemilu tidak boleh menganggu jalannya pemerintahan pusat maupun daerah.
“Pemilu ini semestinya tidak menyeramkan, tidak menakutkan, dan tidak boleh menjadi beban,” ujar Presiden. Apabila Pemilu 2009 dilaksanakan secara tertib sesuai dengan mekanisme demokrasi, Presiden mengatakan, Pemilu jutsru menjadi sesuatu yang menyegarkan kehidupan berbangsa serta membawa kebaikan.
Untuk itu, Presiden mengimbau agar jangan ada pejabat pemerintahan yang meninggalkan tugas-tugas pokoknya demi menjalankan agenda politik yang akan merugikan masyarakat. Presiden juga meminta agar para tokoh dan elit partai politik untuk menjaga emosinya serta mengendalikan para pendukungnya.
“Para elite politik, para tokoh partai politik, faktor pemimpin, amat menentukan dalam keadaan apa pun. Tentu diharapkan para pemimpin dan tokoh bisa mengendalikan emosi dan menjaga, mengendalikan emosi pendukungnya,” tuturnya.
Presiden meminta apabila nantinya ada keberatan atau ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, para elit politik dapat menyelesaikannya secara damai melalui saluran hukum yang ada dan menghindari imbauan protes melalui tindakan kekerasan kepada para pendukungnya. “Kalau ini dijalankan, tidak perlu ada kecemasan Pemilu tahun ini,” ujarnya.
Namun, Presiden mengingatkan, antisipasi keamanan untuk Pemilu 2009 tidak bisa dianggap enteng dengan bercermin dari Pemilu 2004 yang relatif aman. “Ingat, situasi dan konteks bisa berbeda-beda dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Dari satu kegiatan nasional ke kegiatan lain,” tuturnya.
Presiden mengatakan, pada Pemilu 2004 banyak hal baru termasuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung sehingga semangat masyarakat luas amat tinggi dan tidak ada pikiran untuk mengganggu atau merusak Pemilu 2004. Menurut Presiden, saat itu semua pihak relatif bisa menahan diri meski muncul juga protes-protes yang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Bisa saja ada yang berbeda dari 2004. Maka yang paling baik adalah mencegah bersama terjadinya benturan fisik dan kerusakan,” tuturnya. Presiden meminta TNI dan Polri untuk tidak menganggap remeh dan tidak juga berlebihan dalam mengambil langkah-langkah untuk mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2009. Kepada TNI dan Polri, Presiden mengimbau agar mereka melakukan tindakan persuasif untuk mengamankan Pemilu 2009. (Antara)
Presiden: Jangan Terjadi Gesekan Antara TNI dan Polri
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pimpinan TNI dan Polri untuk mengendalikan satuan-satuannya agar tidak terjadi lagi bentrokan antara aparat dua lembaga itu di lapangan. Pada acara pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan TNI dan rapat koordinasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1), Presiden mengingatkan TNI dan Polri adalah abdi negara yang sama-sama mengemban tugas penting.
“Saya ingin ke depan pimpinan TNI dan Polri lebih bisa mengendalikan lagi satuan-satuannya di lapangan agar tidak terjadi gesekan-gesekan,” kata Presiden. Menurut Presiden, pemisahan TNI dan Polri yang tadinya berada dalam satu struktur komando dimaksudkan agar dua lembaga negara itu bisa menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan amanah konstitusi dan UU yang berlaku.
Meski demikian, Presiden mengingatkan, pemisahan itu bukan berarti tidak ada lagi koordinasi dan sinergi antara TNI dan Polri di lapangan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. “Apalagi sampai terjadi konflik atau benturan di lapangan,” ujar Presiden.
Pada pengarahan kepada TNI dan Polri, Presiden menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja dua lembaga tersebut selama 4,5 tahun terakhir. Presiden menilai TNI dan Polri berhasil melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dan meminta agar prestasi tersebut dipertahankan sambil memperbaiki berbagai kekurangan.
Presiden menyampaikan apresiasinya terhadap TNI yang berhasil menjaga kedaulatan dan keutuhan negara sesuai dengan amanah konstitusi. “Dalam pelaksanaan tugas itu saya menilai TNI cakap, cepat, dan berhasil dalam tugas-tugas yang saudara laksanakan, baik itu tugas-tugas militer dan untuk peran-peran pertahanan,” tuturnya.
Presiden berharap TNI terus melaksanakan program pembangunan kekuatan dan modernisasi persenjataan serta melangsungkan reformasi internal. “Saya yakin apabila ketiga hal ini dilaksanakan, cita-cita TNI untuk menjadi tentara, profesional, modern, capable, dan dicintai rakyat akan terwujud,” katanya.
Sedangkan untuk kinerja Polri, Presiden Yudhoyono menilai bahwa kepolisian pada prinsipnya telah mampu melaksanakan tugasnya. Namun, Presiden mencatat ada tugas-tugas yang sangat berhasil dilaksanakan oleh kepolisian, dan ada juga yang tidak sepenuhnya berhasil.
Presiden menilai saat ini kejahatan premanisme masih meresahkan masyarakat dan membuat ekonomi berbiaya tinggi. Untuk itu, ia meminta agar Polri terus melakukan tindakan untuk membasmi premanisme yang kerap kali meresahkan masyarakat.
Presiden juga mencatat Polri belum sepenuhnya menang dalam memerangi kejahatan narkotika yang bersifat transnasional. Meski menurut Presiden Polri telah berhasil menangani kasus pembalakan liar, namun Kepala Negara menilai kepolisian masih harus bekerja keras menangani kejahatan pencurian laut.
“Ke depan, direction saya adalah pertahankan dan tingkatkan prestasi, dan perbaiki yang sebelumnya belum berhasil,” ujar Presiden.
Pada acara pengarahan yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kapolri Jend Pol Bambang Hendarso Danuri serta beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden juga berpesan agar TNI dan Polri saling berkoordinasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban Pemilu 2009. (Antara)
Presiden Minta Metodologi Pengasuhan Pondok Pesantren Terus Dikembangkan
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pondok pesantren dan madrasah terus meningkatkan metodologi pengasuhan untuk menghasilkan para santri unggul guna mencapai cita-cita bersama kemajuan bangsa.
“Saya sungguh berharap para santri kita, siswa-siswa kita diperkenalkan sejak dini pada apa yang dapat memperkuat kehidupan bangsa,” kata Presiden Yudhoyono di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/1) sore.
Di pondok itu Presiden meluncurkan program bantuan pondok pesantren dan madrasah. Menurut Presiden, apabila pendidikan Islami di Indonesia bertambah baik, maka akan lebih banyak lagi putra-putri bangsa yang religius, islami, berakhlak, berbudi pekeri yang luhur, cerdas, terampil, rukun, saling sayang menyayangi dan mencintai bangsa serta tanah air.
“Mereka juga memiliki karakter yang kuat, ulet, pantang menyerah, semangat dan bekerja keras untuk membangun hari esok agar lebih baik,” ujarnya.
Presiden mengatakan, ada empat syarat untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang baik. Pertama, masyarakat yang baik, yang dapat terwujud apabila perilaku warga masyarakatnya baik, rukun, keadaan kehidupan masyarakatnya aman dan tenteram, taat hukum, taat akan pranata-pranata sosial dan ajaran-ajaran agama, tidak suka kekerasan, apalagi tindakan-tindakan yang merusak.
“Kedua, kehidupan bangsa bertambah baik apabila memiliki ekonomi yang baik, …ekonomi akan terus tumbuh tapi pertumbuhan itu harus disamaratakan secara adil, sehingga kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan tahun demi tahun,” katanya.
Ketiga, politik yang baik. Kehidupan berpolitik yang baik, menurut Presiden ditandai dengan adanya pemilu dan pilkada yang baik. “Politik yang baik tidak menghalalkan segala cara. Politik yang baik adalah yang cerdas dan santun,” katanya.
Keempat, kata Presiden, lingkungan hidup yang baik. “Agar tidak terjadi bencana. Lawan perubahan iklim, selamatkan bumi kita dan kehidupan anak cucu kita di masa depan,” katanya.
Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Ibu Ani Yudhoyono, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menag Maftuh Basyuni, Seskab Sudi Silalahi, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng serta Dino Patti Djalal.
Kepala Negara beserta rombongan mengakhiri kunjungan kerja dua harinya di Jawa Timur, Rabu sore, dan meninggalkan bandara udara internasional Juanda, Surabaya sekitar pukul 16.30 WIB. (Antara)
Presiden: Jangan Persulit Masalah yang Sederhana
MENJADI abdi berarti harus memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan malah sebaliknya, memperuslit masalah yang sederhana. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam sambutan pembukaan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Royal Ballroom, Hotel J.W. Marriott, Surabaya, Rabu (28/1) pagi.
“Jangan masalah yang sederhana dibikin sulit. Masalah yang selesai cepat dibikin lambat. Urusan yang mestinya murah, dibikin mahal. Pelayan sejati adalah yang memberikan mampu pelayanan fast, cheap, easy, dan bisa dipertanggujawabkan semuanya,” ujar Presiden SBY.
Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan reformasi diri agar menjadi pelayan-pelayan yang mulia di masa depan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bangsa di segala bidang.
Agar bangsa dapat tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju, bermartabat dan sejahtera di abad ke 21, menurut Presiden SBY, ada tiga pilar yang harus dipenuhi, yakni kemandirian, daya saing, dan peradaban bangsa. “Dengan tiga pilar itu, kita harus bersatu, melangkah bersama dan bekerja lebih keras lagi,” Presiden menegaskan.
Presiden SBY yakin Indonesia akan menjadi major economic country. “Karena potensi kita besar, sumber daya besar, termasuk sumber daya alam. Sehingga kalau semuanya dikelola dengan baik, saya yakin, dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia akaN menjadi negara ekonomi besar. Tidak lama lagi, Insya Allah 10 hingga 20 tahun lagi menjadi seperti itu,” kata SBY.
Mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain, Menkominfo M. Nuh, Menhuk HAM Andi Mattalatta, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi SIlalahi serta kedua Jubir Presiden, Andi A. Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. (presidensby.info)
Presiden: Notaris Tidak Terkonsentrasi di Kota Besar
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar para notaris tidak berkumpul di satu wilayah kerja untuk memudahkan rakyat dalam memperoleh pelayanan. Hal itu dikemukakan oleh Presiden di Surabaya, Rabu (28/1), saat membuka Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia.
“Saya setuju dengan Menteri Hukum dan HAM, bagus kalau dapat 1:13.000 jadi jangan berkumpul di satu wilayah jasa sedangkan yang lain sepi, tidak ada yang membantu apabila rakyat butuh bantuan,” katanya.
Dalam pidato sambutannya yang bertajuk ‘Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan’ itu Presiden Yudhoyono menekankan profesionalitas notaris sebagai bagian dari sistem pelayanan publik.
“Tidak hanya notaris, tapi semua pihak termasuk saya dan para pejabat negara yang lain, menteri, gubernur, sebagai pelayan tentulah harus menjadi pelayan yang baik, jangan masalah yang sederhana menjadi sulit, murah menjadi mahal, cepat menjadi lama,” katanya.
Menurut Kepala Negara, dengan reformasi maka kualitas sebagai pelayan publik (rakyat) yang sejati dapat diwujudkan di seluruh bidang untuk menciptakan sistem pelayanan yang cepat, murah, mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Oleh karena itu, harapan kita dapat memiliki sistem hukum yang baik dan dapat diterapkan dengan baik pula,” katanya.
Kedatangan Presiden yang didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono, Menteri Hukum dan HAMB Andi Mattalatta, Seskab Sudi Silalahi, Mensesneg Hatta Rajasa dan dua Juru bicara Kepresidenan disambut dengan tari selamat datang “Sekar Bapang” oleh Sanggar Tri Asmoro Bangun. Pembukaan Kongres XX INI merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Jawa Timur. (Antara)
Presiden Luncurkan Program Rehabilitasi Madrasah
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan Program Bantuan Rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Pondok Pesantren serta Beasiswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah se-Indonesia. Acara peluncuran itu dilakukan Presiden Yudhoyono di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah di Jl. Kedinding Lor, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/1).
Pada kesempatan itu, secara simbolis Presiden menyerahkan bantuan Program Rehabilitasi Madrasah kepada Madasah Ibtidaiyah Az Zahir dari Palembang sebanyak Rp276 juta, Madrasah Ibtidaiyah AT-Tauhid dari Surabaya sebesar Rp274,5 juta, Madrasah Ibtidaiyah Al-Hamid dari Banjarmasin sebanyak Rp276 juta, dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Anshor dari Lombok Tengah sebesar Rp276 juta.
Kemudian kepada Madrasah Tsanawiyah Ganrang Batu dari Jeneponto sebesar Rp276 juta serta Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah dari Surabaya sebesar Rp300 juta.
Presiden juga menyerahkan beasiswa kepada siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Ghozali Eva Mahmudah Rp400.000/tahun, kepada siswa Madrasah Tsanawiyah Tahsinul Muhammad Hisyam Rp700.000/tahun, serta kepada siswi Madrasah Aliyah Itayu Az Zahro Nurhati Hayati Rp1.000.000/tahun
Kepala Negara yang didampingi pimpinan Pondok Pesantren Ahmad Asrory Al Ishaqi melakukan peninjauan di dalam kawasan pondok pesantren. Turut mendampingi Presiden Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menag Maftuh Basyuni, Seskab Sudi Silalahi, Mensesneg Hatta Rajasa dan Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng serta Dino Patti Djalal.
Kepala Negara beserta rombongan mengakhiri kunjungan kerja di Jawa Timur pada Rabu sore dan meninggalkan bandara udara internasional Juanda, Surabaya sekitar pukul 16.30 WIB. Presiden beserta rombongan dijadwalkan tiba di bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 17.55 WIB. (Antara)
Presiden Berkomitmen Awasi Penggunaan Anggaran Pendidikan
PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan agar penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dapat tepat guna dan tepat sasaran.
“Saya keluarkan instruksi agar anggaran yang besar itu tepat guna dan tepat sasaran,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peresmian gedung baru Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang, Selasa (27/1).
Menurut Presiden, anggaran pendidikan itu harus dikelola dan sinergikan antara anggaran pusat, provinsi, dan anggaran kabupaten/kota. Presiden mengatakan, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBD masing-masing.
Menurut dia, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menunjukkan komitmen pemerintah pada pendidikan. “Anggaran pedidikan yang besar diarahkan untuk menjadikan pendidikan di tanah air makin bermutu dan makin terjangkau oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Menurut Kepala Negara, anggaran itu digunakan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. “Anggaran pendidikan itu juga akan digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah dan kampus perguruan tinggi dan membangun puluhan ribu kelas dan sekolah baru,” jelasnya.
Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Ibu Ani Yudhoyono, Seskab Sudi Silalahi, Mensesneg Hatta Rajasa, Menag Maftuh Basyuni, Menkominfo M.Nuh dan Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. (Antara)
PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 