PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Bekerja dengan Baik, Pilih yang Terbaik, Contreng Baik-baik

Presiden: Tidak Sehat Jika Pembangunan Bergantung pada Utang Luar Negeri

leave a comment »

KANTOR PELAYANAN PAJAK

RESMIKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Ibu Negara, Ani Yudhoyono (2 kanan) didampingi Menkeu, Sri Mulyani (kiri) dan Menko Polhukam, Widodo AS tiba di lokasi acara peresmian penggunaan gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta di Jakarta, Rabu (18/3/2009). (Antara)

PEMBANGUNAN terdahulu yang bergantung pada utang luar negeri merupakan pembangunan yang tidak sehat. “Rawan serta membebani masa depan kita semua serta masa depan pemerintahan-pemerintahan yang akan datang,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta, Rabu (18/3) siang.
Namun, berkat tekad dan kerja keras, kini pembangunan lebih dibiayai dari penerimaan dalam negeri, terutama pajak. Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2006 sampai tahun 2008 tercatat masing-masing sebesar Rp 358,0 triliun, Rp 426,2 triliun, dan Rp 571,1 triliun. “Angka ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan masa sebelum itu. Khusus pada tahun 2008, bahkan mencatat surplus penerimaan sebesar Rp 37 triliun atau 6 persen melampaui target yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2008,” ujar SBY.
Peningkatan kinerja ini, lanjut SBY, karena perekonomian nasional dan dunia usaha tumbuh dengan baik, peningkatan kepatuhan dan kesadaran perpajakan, serta perbaikan di bidang administrasi dan governance di bidang perpajakan.
Dijelaskan oleh SBY, bahwa pajak yang terkumpul, yang disumbang oleh semua wajib pajak, secara akumulatif akan sangat berguna untuk membiayai pembangunan. “Jalan jembatan, bandara, gedung-gedung sekolah, serta berbagai macam sarana lainnya untuk mengamankan kehidupan masyarakat dan sebagainya,” Presiden menambahkan.
Pada tahun 2008, pemerintah telah memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yang dikenal dengan nama Sunset Policy. Tentang pelaksanaan sunset policy ini, pemerintah memutuskan memperpanjang masa berlakunya sampai dengan 28 Februari 2009 dengan menerbitkan Perpu Nomor 5 tahun 2008. Pemerintah menyambut baik persetujuan DPR atas perpanjangan Sunset Policy tersebut, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008.
Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Sunset Policy sampai akhir Februari Tahun 2009, Dirjen Pajak telah berhasil menambah jumlah masyarakat yang mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara sangat signifikan. Demikian juga dengan jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan serta pembayaran pajak dalam rangka Sunset Policy telah bertambah dengan signifikan.
“Dengan kata lain, tawaran penghapusan sanksi administrasi melalui Sunset Policy telah dimanfaatkan oleh sebagian besar Wajib Pajak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh Wajib Pajak yang telah memanfaatkan Sunset Policy. Penghargaan yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas kerja kerasnya selama ini,” kata SBY. (presidensby.info)

Written by sbyinfo

March 19, 2009 at 2:57 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: