PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Bekerja dengan Baik, Pilih yang Terbaik, Contreng Baik-baik

Presiden Ganti PP 63/2003

leave a comment »

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Peraturan Pemerintah (PP) No 63/2003 dengan PP tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai, serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
“PP itu telah saya tandatangani dan hari ini mulai diberlakukan,” kata Presiden, di Batam, Senin (19/1), pada peresmian berlakunya KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas/Free Trade Zone/FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK).
Kepala Negara mengatakan, PP itu mengatur pemasukan dan pengeluaran barang ke kawasan bebas dari daerah pabean, pemasukan dan pengeluaran barang ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean, serta pemasukan dan pengeluaran ke kawasan bebas dari kawasan bebas lainnya.
Kelahiran PP yang Senin siang belum disebutkan nomornya oleh Presiden, disambut Gubernur Kepulauan Riau yang juga Ketua Dewan Kawasan KPBPB BBK Ismeth Abdullah dengan rasa syukur karena semakin melengkapi perangkat hukum tentang FTZ di BBK.
Dengan terbitnya PP pengganti, katanya, maka PP No 63/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah untuk empat produk yaitu minuman beralkohol, elektronik, mobil dan tembakau, kini tidak berlaku lagi.
PP 63/2003 yang berlaku efektif awal 2004 di kawasan berikat Batam sudah satu setengah tahun menjadi debat kusir antara birokrasi di Provinsi Kepri, pengusaha di Batam, dengan Kantor Bea Cukai Batam, setelah pada 20 Agustus 2007, terbit PP No 46/2007 tentang KPBPB Batam.
Kantor BC Batam bersikukuh bahwa PP 63/2003 masih berlaku karena belum ada pencabutan secara eksplisit, sedang Ismeth baik selaku Ketua DK KPBPB BBK maupun Gubernur Kepri, serta pengusaha dan sejumlah politisi di Batam menyatakan seharusnya PP 63 tidak berlaku lagi karena sudah ada PP No 46/2007 tentang KPBPB Batam, dan Undang-Undang No 44/2007 tentang KPBPB.
Menurut Kepala Badan Promosi dan Investasi Provinsi Kepri M Taufik, dengan PP baru, perizinan barang masuk dan keluar ke dan dari KPBPB BBK cukup atas rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) masing-masing yang berkoordinasi dengan Dewan Kawasan KPBPB BBK selaku regulator.
Dalam pelaksanaannya, Bea dan Cukai hanya bertindak selaku pengawas, tidak lagi bisa menahan barang yang masuk atau keluar, katanya. Ia mengemukakan, pencabutan PP 63/2003 dan pemberlakuan FTZ di BBK akan menggairahkan minat 20 investor yang beberapa di antaranya sedang dalam menyiapkan lahan dan bahkan ada yang dalam penyelesaian pembangunan fisik.
Akan tetapi, ujarnya, untuk semakin membuat KPBPB BBK menggairahkan pengusaha, masih harus dilakukan penyederhanaan peraturan misalnya amengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dikeluhkan pengusaha sebab terlalu rumit dan biayanya mahal. (Antara)

Written by sbyinfo

January 19, 2009 at 1:33 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: