Presiden: Pertumbuhan Ekonomi 2009 di Atas 4,5 Persen

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pertumbuhan ekonomi di atas 4,5 persen pada 2009 realistis untuk dicapai. Pada konferensi pers setelah memimpin rapat di Departemen Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2008), Presiden Yudhoyono mengatakan angka pertumbuhan ekonomi di atas 4,5 persen pada 2009 cukup konservatif di tengah krisis keuangan dunia yang membuat hampir setiap negara menurunkan target pertumbuhannya.
“Kita harap tahun depan meski ada perlambatan pertumbuhan bisa memelihara angka yang pantas. Konservatifnya di atas 4,5 persen, itu angka yang realistik,” tutur Presiden. Dengan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang telah disiapkan pemerintah, Presiden Yudhoyono optimistis target pertumbuhan ekonomi di atas 4,5 persen itu akan tercapai.
Presiden menegaskan pemerintah telah siap untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang terjadi sebagai dampak dari krisis keuangan dunia baik dari segi fiskal maupun kebijakan.
Presiden menyebutkan tujuh prioritas perekonomian Indonesia pada 2009 telah dirumuskan secara baik oleh pemerintah, yaitu membatasi pengangguran akibat resesi dunia, mengelola inflasi, menjaga gerak sektor riil, memertahankan daya beli masyarakat, melindungi ekonomi kaum miskin, memelihara kecukupan pangan dan energi, serta memelihara pertumbuhan ekonomi.
Untuk menjaga gerak sektor riil, Presiden menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang telah tercakup dalam APBN 2009, di antaranya adalah proyek-proyek infrastruktur senilai Rp32 triliun di Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan di Departemen Perhubungan senilai Rp16 triliun.
Namun, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus lain yang belum termasuk dalam APBN 2009 dan tengah dihitung nilainya oleh Menteri Keuangan. “Sekarang sedang dihitung, ada sejumlah dana lagi akan digunakan sebagai bagian dari paket stimulus baru di luar dana yang sudah direncanakan dalam APBN 2009,” tutur Presiden.
Paket stimulus ekonomi tersebut, lanjut Kepala Negara, disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara guna menyelamatkan gerak sektor riil dan menciptakan lapangan pekerjaan. (Antara)